Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Baparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke salah satu dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Candi Borobudur mencapai 2 juta kunjungan selama satu tahun.
Menparekraf Sandiaga Uno seusai Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Pengembangan 5 DPSP Semester I 2023 dan Rapat Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata di Plataran Borobudur Resort and Spa, Jawa Tengah, Jumat (21/7/2023), mengatakan semua upaya dan langkah pengembangan di Candi Borobudur telah sesuai yang direncanakan.
“Semua progres on track, kunjungan wisman di atas target atas dan kunjungan wisnus memberikan dampak positif untuk penciptaan lapangan kerja. Khusus untuk borobudur, bisa kita lihat dari jumlah populasi masyarakat umat Budha di ASEAN, bisa diproyeksikan mencapai 2 juta kunjungan wisman dengan target total pendapatan devisa pariwisata mencapai 2 miliar dolar AS,” katanya.
Menparekraf Sandiaga juga menjelaskan ini akan menjadi terobosan untuk membuka peluang usaha dan lapangan kerja bukan hanya untuk masyarakat Magelang tapi juga yang ada di sekitarnya seperti Yogyakarta dan Jawa Tengah secara umum.
“Kami sepakat untuk berkolaborasi membangun ekonomi dan membangun destinasi yang akan menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuannya agar Candi Borobudur mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Pemerintah fokus untuk mengembangkan 5 DPSP menjadi destinasi pariwisata berkualitas yang harus dipastikan dapat diselesaikan pada 2024. Pencapaian target wisman dan wisnus tahun 2023 menjadi indikator utama yang mencerminkan kesiapan 5 DPSP sebagai destinasi pilihan utama dalam menyambut momentum pemulihan pariwisata global pada 2024.
Oleh karena itu, perlu kolaborasi strategi dan tujuan, serta evaluasi progres rencana aksi, antar K/L, pemerintah daerah, dan industri pendukung untuk memastikan tercapainya target wisman, wisnus, dan pengembangan pariwisata berkualitas.
“Kami mengevaluasi 5 DPSP di Indonesia. Banyak sekali kemajuan yang sudah kita capai terlebih dengan adanya undang-undang kesehatan, dimana wisatawan kesehatan perlu ditonjolkan sehingga masyarakat yang berobat keluar negeri itu akan beralih tetap berobat di Indonesia. Yang berobat dari Sumatera Utara banyak sekali ke Malaysia. Secara nasional mencapai 11 miliar dolar AS sehingga dengan keberadaan wisata kesehatan dan dibangunnya rumah sakit di destinasi wisata diharapkan masyarakat yang berobat ke luar negeri bisa berkurang,” kata Menko Marves Luhut B. Pandjaitan.
Selain itu, tata ruang dan arsitektur kearifan lokal, lanjut Luhut menjadi kunci utama pembangunan infrastruktur di 5 DPSP. “Seperti kabel-kabel yang ada akan ditanam dan arsitektur-arsitektur di destinasi wisata harus berkearifan lokal yang belum kita minta bertahap mengikuti. Borobudur ini menjadi destinasi wisata yang menarik lantaran wisata religinya,” ujarnya.
Berkenaan dengan kunci utama pembangunan infrastruktur di 5 DPSP, Kemenparekraf sendiri pada Kamis (19/7/2023) telah menerima dokumen hak pengelolaan lahan (HPL) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Dua HPL nomor 003 dan 004 tersebut masing-masing memiliki luas lahan sebesar 21 hektare dan 30 hektare.
"Harapan kami adalah jika lahan ini beres kita bisa speed up the process untuk investor bisa masuk dan kita bisa mengembangkan KEK dan badan otorita ini sesuai dengan harapan Presiden. Kedepan kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga dengan komando KemenkoMarves tentunya," ujar Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo.
Saat Rakornas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan hadir pula Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati; dan stakeholder pariwisata lainnya.
